Berdirinya organisasi berlandaskan kesukuan dan kedaerahan, seperti Pemuda Batak Bersatu, bisa mengingatkan rapuhnya bangsa Indonesia yang kembali dipersatukan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Hingga saat ini masih banyak organisasi berbasis kesukuan berdiri untuk menunjukkan eksistensinya.
“Selain Batak, di Sumut organisasi Jawa ada 20 sampai 30. Itu artinya mereka ingin menunjukkan mereka eksis dan mandiri,” kata antropolog dari Universitas Negeri Medan (Unimed) Shohibul Anshor Siregar kepada HMStimes.com, Jumat, 16 Oktober 2020, menanggapi berdirinya organisasi berlandaskan kesukuan akhir-akhir ini, seperti Horas Bangso Batak (HBB) dan Pemuda Batak Bersatu (PBB).
Menurut Shohibul, yang pernah menulis sejarah organisasi kepemudaan di Indonesia, perasaan kebangsaan tidak boleh tereduksi oleh perasaan kekelompokan, karena Indonesia berdiri di atas kemajemukan.
Dia mengatakan organisasi berlandaskan kesukuan dapat menjadi alat kepentingan politik, karena di Indonesia organisasi seperti itu bisa menjadi jembatan. “Karena profesionalitas belum laku di Indonesia, desakan-desakan begitu bisa,” katanya.
Desakan kelompok yang berdasarkan kesukuan, kata Sohibul, ternyata cukup efektif ketika Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, dikritik kelompok berbasis kesukuan Batak saat Gubernur mengusulkan wacana wisata halal tahun lalu. “Padahal Gubernur saat itu hanya bicara dalam koridor UU 30 Tahun 2014 tentang produk-produk halal, bahwa setiap produk yang ada di Indonesia itu harus halal. Itu momentumnya,” kata Sohibul.
Menurut Shohibul Anshor Siregar, berdirinya kelompok-kelompok justru tidak mempersatukan. Namun, organisasi berlandaskan kesukuan memiliki sisi positif dalam konsolidasi politik, khususnya untuk orang-orang perantau.
Pada 16 Oktober 2020, Pemuda Batak Bersatu (PBB) menggelar acara perayaan HUT ke-1 di Hotel Emerald Garden, Jalan Yos Sudarso, Medan, yang dihadiri Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB, Lambok Sihombing, dan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Lambok mengatakan sudah ada 21 dewan pimpinan daerah (DPD) PBB di Indonesia serta kepengurusan di 4 negara lain. “Ini beban yang luar biasa. Ini jadi tanggung jawab karena kita memberanikan diri membawa nama PBB,” kata Lambok.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pelantikan DPD PBB Sumut. Adapun pengurus yang dilantik, antara lain, ketua Marthin Siahaan, sekretaris D.H. Marbun, dan bendahara Rudi Togatorop.
